Syarat Nikah Siri Bagi Pria Beristri

Syarat Nikah Siri Bagi Pria Beristri – – Overdosis poligami adalah hal seksual. Publik kembali dihebohkan dengan kabar tentang ketentuan yang membolehkan pegawai negeri sipil (PNS) beristri lebih dari satu (poligami). Padahal sebenarnya ketetapan ini dikeluarkan 40 tahun lalu. Tepatnya diatur melalui Keputusan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 yang diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990.

Meski poligami diperbolehkan, pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat. Antara lain persetujuan tertulis istri, izin pejabat yang berwenang untuk menerapkan sanksi kepada PNS yang melakukan poligami tanpa izin, berupa penurunan pangkat hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Inilah yang dialami Direktur Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar, Chaidiri, yang dipecat karena diduga melakukan poligami tanpa izin (cnnindonesia.com, 06/07/2023).

Syarat Nikah Siri Bagi Pria Beristri

Poligami pada umumnya diperbolehkan bagi pegawai negeri (syarat berlaku), tetapi perkawinan di luar nikah dilarang. Meski berkedok pemecatan dari jabatan karena persyaratan poligami yang sangat ketat dan berbagai alasan lainnya, ada PNS yang memutuskan untuk melakukan poligami secara tidak resmi. Bahkan di kalangan masyarakat umum, poligami banyak dilakukan. Prosedur poligami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang juga ketat, memaksa mereka untuk memilihnya dalam pernikahan yang tidak tercatat.

Kejahatan Perkawinan: Ketika Monogami Dikhianati

Padahal menurut agama (Islam) poligami diperbolehkan (diperbolehkan). Hukum kebolehan adalah mutlak, tanpa syarat. Namun, karena kemubahan melibatkan pilihan, seorang Muslim memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak, berdasarkan keuntungan atau kerugian yang mungkin diterimanya. Ini lebih dekat dengan kewajiban atau bahkan mengarah pada larangan. Hukum poligami diperbolehkan, tetapi keadilan terhadap istri (konsekuensinya) adalah wajib.

Menurut konsepnya, poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa istri sekaligus. Adapun nikah siri, secara etimologis berarti nikah siri/rahasia. Menurut terminologi perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang memenuhi asas dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama, tetapi tidak diakhiri dengan kehadiran seorang pencatat perkawinan sebagai pejabat resmi negara atau

Tidak terdaftar di Otoritas Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau Kantor Pendaftaran Penduduk bagi yang non muslim, sehingga tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam praktiknya, ada dua jenis pernikahan yang tidak dicatatkan. Pertama, perkawinan yang tidak sesuai dengan asas dan syarat perkawinan. Dengan kata lain, akad nikah dilakukan tanpa kehadiran orang tua (wali) dan hanya dihadiri oleh kedua mempelai, dua orang saksi dan seorang guru atau pendeta, yang dinikahkan tanpa izin wali nikah.

Bagaimana Hukum Nikah Siri Demi Pensiunan?

Dalam pernikahan Islam, wali adalah salah satu pilarnya. Tanpa wali (izin wali nikah), keabsahannya dapat diragukan. Meskipun ada seorang guru/ulama dalam pernikahan yang menikah dan bertindak sebagai “wali”, dia tidak demikian

See also  Motivasi Untuk Menjadi Lebih Baik

Kedua, perkawinan yang sesuai dengan asas-asas dan syarat-syarat perkawinan yang dipegang oleh wali perkawinan. Upacara tersebut dihadiri oleh kedua mempelai, wali nikah dan dua orang saksi. Kedua jenis nikah siri tersebut di atas terjadi tanpa tercatat dalam Buku Nikah.

Dan kasus poligami akibat nikah siri terjadi di banyak wilayah Indonesia. Faktor yang bersalah meliputi:

Pertama, istri tidak mengizinkan atau menentang poligami. Atau Anda tidak ingin istri pertama atau sebelumnya mengenal Anda. Karena jika istri mengetahuinya, maka akan menimbulkan perasaan negatif; sedih, kecewa, cemburu, sehingga bisa menimbulkan pertengkaran bahkan berujung pada perceraian.

Perlu Tau! Begini Cara Membuat Kartu Keluarga Untuk Pasangan Nikah Siri 2022

Kedua, mereka tidak dapat memenuhi persyaratan poligami di pengadilan. Menurut UU Perkawinan, pengadilan memberikan izin poligami kepada suami hanya jika: istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, istri cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan anak.

Syarat poligami yang terdiri dari syarat alternatif dan syarat kumulatif juga ditetapkan khusus untuk PNS. Jika tidak bisa memenuhinya, nikah siri bisa menjadi pilihan.

Ketiga, pastikan nikah siri itu sah secara agama. Sehingga Anda tidak perlu mendaftarkan pernikahan Anda di AMC. Pelaku poligami pun merasa terbebas dari dosa zina.

Keempat, kesulitan keuangan. Tidak ada pihak yang dapat membiayai administrasi pernikahan. Meskipun hal ini dapat diatasi dengan membawa surat keterangan miskin untuk mendapatkan layanan gratis dari KUA setempat.

Jasa Nikah Siri Surabaya Marak Segini Tarif Harga Dan Syarat Syaratnya

Kelima, saya hanya ingin mencoba menikah (menyenangkan). Jika cocok – terus, jika tidak – dengan pernikahan yang tidak tercatat, lebih mudah bagi pasangan untuk bercerai.

Keenam, mendukung waktu tertentu. Misalnya mengutus seseorang ke suatu daerah atau negara tanpa istri. Sedang menjalani hubungan jarak jauh (LDR) dengan pasangan. Alih-alih memuaskan hasrat seksualnya dengan melakukan perzinahan, pria itu memilih pernikahan abu-abu yang menjadi takdirnya.

Faktor-faktor inilah yang menentukan praktik poligami dalam perkawinan tidak tercatat. Soal aturan ketat, kemampuan finansial pasangan pribadi.

Dari sudut pandang hukum Islam, poligami diperbolehkan (halal). Allah SWT berfirman: “Nikahilah wanita (orang lain) yang kamu suka; dua, tiga atau empat”. (QS. An-Nisa: 3)

Nikah Siri Apa Sih Hukumnya

Tidak ada syarat yang adil dalam poligami. Oleh karena itu, tidak dapat diartikan bahwa seorang laki-laki sah berpoligami hanya jika ia mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, termasuk tingkat kecintaan dan intensitas persetubuhan antara suami istri. Keadilan bukanlah syarat sahnya poligami, tetapi keadilan adalah hukum syariat yang merupakan asar (akibat/akibat) poligami yang harus dipenuhi.

Perbedaan istilah dan azar adalah; syarat mempengaruhi sahnya akad, sedangkan atsar adalah akibat akad. Misalnya ijab qabul adalah syarat sahnya akad, sedangkan kewajiban membayar nafkah, kewajiban berbuat adil terhadap suami yang berpoligami, kewajiban membayar mahar dan lain-lain merupakan contoh asar perkawinan.

See also  Tukar Poin Telkomsel Ke Linkaja

Adapun kelanjutan dari ayat di atas yang berbunyi: “Maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka (kawinilah) satu saja.” (QS. An Nisa’: 3)

Maka ayat ini tidak dapat dijadikan argumentasi bahwa keadilan merupakan syarat sahnya poligami, ia hanya menganjurkan untuk menikah dengan satu istri jika khawatir tidak dapat berlaku adil.

Hal Yang Perlu Kamu Kenali Dari Ayang Sebelum Bilang ‘yes, I Do!’

Hak yang menjadi kewajiban laki-laki poligami bukanlah hak mutlak yang meliputi segala sesuatu karena tidak dapat dilakukan. Hak yang dituntut dalam batas-batas manusia, misalnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan mata pencaharian, tempat tinggal, ajakan keluar rumah, dan lain-lain. Adapun kadar kecintaan dan intensitas interaksi antara suami istri itu di luar kemampuan manusia, sehingga tidak perlu mengagungkan kedua hal tersebut.

Allah SWT kelak akan mempertanggungjawabkan hak ini. Hadits berikut memberikan peringatan kepada para suami yang tidak adil terhadap istrinya.

“Barangsiapa yang memiliki dua istri dan lebih condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan condong ke satu sisi.” (HR. Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa’i dan Imam Ibnu Majah).

Dalam perkawinan poligami, izin istri juga tidak diperlukan karena tidak ada perselisihan. Poligami Rasulullah SAW. juga menunjukkan bahwa perkawinannya tanpa seizin istrinya terlebih dahulu, bahkan sekedar pertimbangan atau permintaan pertimbangan.

Nikah Siri Revisi

Berkaca pada sejarah Nabi Sawy dan para sahabatnya, tampaknya poligami bukanlah sesuatu yang aneh atau memalukan pada masa itu. Bahkan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penyebaran Islam. Agar poligami tidak bertentangan dengan ketakwaan, kehidupan zuhud, dakwah, dsb, asal dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang syar’i, serta tidak semata-mata untuk pemuas nafsu.

Adapun perkawinan yang tidak dicatatkan, sah juga menurut hukum apabila memenuhi syarat-syarat dan dasar-dasar perkawinan, meskipun tidak dicatatkan oleh negara. Kelemahan perkawinan di bawah tangan dari sudut pandang sistem hukum Indonesia hanya tidak memperoleh hak-hak hukum seperti warisan, tunjangan, pengasuhan anak, dan lain-lain jika urusan rumah tangga diselesaikan di pengadilan Indonesia.

Akan tetapi, jika perkawinan siri berarti perkawinan tanpa wali, meskipun wali masih ada dan hak-hak wali belum terputus, maka nikah siri tersebut fasid (rusak) dan harus diperbaharui. Statusnya sama dengan orang yang menikah tanpa saksi atau menikahi wanita dalam masa iddah.

Sementara itu, dari segi hukum negara, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dasar hukum poligami terdapat dalam Pasal 3 Ayat 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “pengadilan dapat mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang jika para pihak menghendakinya”.

See also  Cara Memikat Suami Agar Tambah Sayang

Sate Sianida Dan Malapetaka Pernikahan Siri

Khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami juga diatur dalam Pasal 56(1) KHI: “Seorang laki-laki yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan agama.”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum poligami dapat diterapkan di Indonesia jika sesuai dengan hukum poligami yang berlaku dan memenuhi sejumlah persyaratan poligami. Agar poligami sah menurut hukum negara, poligami harus memenuhi syarat-syarat Pasal 4(1) UU Perkawinan, yaitu:

A. Dengan persetujuan istri (pasal 5(1)(a) UU Perkawinan) harus dicatat bahwa izin ini tidak diperlukan jika (pasal 5(2) UU Perkawinan):

Menurut hukum positif Indonesia, perkawinan di luar nikah dianggap tidak sah. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan perkawinan dalam negeri, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam KUHPerdata, tidak ada sepatah kata pun tentang pengaturan praktis perkawinan di bawah tangan. Kami biasanya berbicara tentang pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diperhitungkan dalam undang-undang perkawinan nasional.

Kekuatan Nikah Siri Dalam Sudut Pandang Hukum Perkawinan?

Mengenai sahnya dan dicatatkannya perkawinan, hal ini tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan; (2) Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 2(1), suatu perkawinan sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya, jika perkawinan itu memenuhi syarat-syarat dan berpegang pada dasar perkawinan atau persetujuan yang diberikan, maka perkawinan itu sah, terutama dari segi agama dan kepercayaan masyarakat. Namun hal ini kembali harus disahkan oleh negara yang ketentuannya tertuang dalam pasal 2(2) UU Perkawinan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.

Menurut agama Islam, orang yang menikah mendaftar ke KUA untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti. (KHI pasal 7 ayat 1 “Perkawinan hanya dapat dikukuhkan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pencatat nikah”). Untuk non-Muslim, pendaftaran dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Khusus PNS, berdasarkan Keputusan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Nikah Cerai bagi PNS, diperbolehkan berpoligami dengan beberapa orang.

Penjelasan Nikah Siri: (contoh Surat, Hukum, Syarat & Cara)

Syarat sah nikah siri, syarat dan rukun nikah siri, hukum nikah siri bagi suami beristri, syarat nikah siri janda, syarat nikah siri, persyaratan nikah siri bagi janda, syarat rukun nikah siri, apa syarat nikah siri, syarat nikah siri adalah, syarat dan ketentuan nikah siri, syarat nikah siri yang sah, syarat nikah siri bagi pria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *